IDI's Board is composed of ten customers from different supreme audit institutions. Get to learn them greater within our "Meet up with the Board" collection.
When as being the Board Member II, he undertook the condition fiscal management and accountability, specifically in the sphere of overall economy and national development planning.
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing alternatives in addressing The existing fiscal condition confronted through the UN as influenced through the pandemic and the necessity to improve coordination amongst oversight organizations under the UN to improve accountability and governance.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Sistem pelayanan pengaduan on the internet berbasis World wide web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
“Hence, by auditing the funds, performance, and another explanations to research specified aspects, we've been accessing which Command process and hazard evaluation from the continuing method were remaining stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, said in the course of an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Prevention” televised in agus joko pramono this article on Tuesday.
Throughout his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Government’s implementation in the SDGs.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.
IDI creates World wide General public Goods on various subject areas relevant for the operate of SAIs. These publications stick to a stringent protocol of quality assurance and therefore are freely available to all.